Praktik Keperawatan Mandiri [2022 Update]

Praktik Keperawatan Mandiri adalah Praktik Perawat perorangan atau berkelompok ditempat praktik mandiri diluar fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Praktik Keperawatan mandiri diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan yang bertujuan untuk memandirikan klien yang membutuhkan bantuan karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan memenuhi kebutuhan dasar dan merawat dirinya.

Meskipun praktik keperawatan mandiri di Indonesia telah dilegalkan sejak tahun 2014, tapi masih banyak perawat yang bingung dan bertanya-tanya tentang bagaimana cara membuka praktik keperawatan mandiri?

Apa saja syaratnya? Bagaimana mengurus izinnya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Nanti setelah ada kliniknya, apa yang boleh dilakukan? Apa kewenangan perawat? Dan lain sebagainya.

Mari kita bahas satu per satu menurut UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Permenkes 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Keperawatan:

• Asas penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri
• Tingkat praktik keperawatan mandiri
• Persyaratan membuka praktik keperawatan mandiri
• Cara mendapatkan Surat Tanda Registerasi (STR)
• Cara mendapatkan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
• Persyaratan meminta rekomendasi dari PPNI
• Sarana dan prasarana yang harus siapkan untuk membuka Praktik Keperawatan Mandiri
• Apa saja yang boleh perawat lakukan dalam berpraktik mandiri?
• Tarif Pelayanan Praktik Keperawatan Mandiri
• Aturan Papan Nama Praktik Mandiri Keperawatan
• Catatan Penting Tambahan
• Referensi:

Asas penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri

Asas penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri adalah:

1. Perikemanusiaan
2. Nilai ilmiah
3. Etika dan profesionalitas
4. Manfaat
5. Keadilan
6. Perlindungan Kesehatan
7. Keselamatan klien

Perikemanusiaan

Praktik Keperawatan Mandiri harus dilandasi atas perikemanusiaan yaitu harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Nilai Ilmiah

Praktik Keperawatan Mandiri harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui pendidikan tinggi keperawatan maupun pendidikan keperawatan berkelanjutan.

Etika dan Profesionalitas

Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri dilakukan oleh tenaga perawat yang memiliki etika profesi dan sikap profesional serta mematuhi etika pelayanan.

Manfaat

Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri harus memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadilan

Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri harus mampu memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.

Perlindungan Kesehatan

Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,bahwa pengaturan Praktik Keperawatan Mandiri harus memberikan pelindungan yang sebesar-besarnya bagi Perawat dan masyarakat.

Keselamatan Klien

Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri tidak hanya memberikan pelayanan keperawatan semata tetapi harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan klien.

Tingkat praktik keperawatan mandiri

Praktik keperawatan mandiri terdiri dari dua tingkatan:

1. Praktik keperawatan mandiri Generalis
2. Praktik keperawatan mandiri Spesialis

Praktik keperawatan mandiri generalis adalah praktik yang dilaksanakan oleh Perawat dengan kemampuan atau Kompetensi umum.

Sedangkan Praktik keperawatan mandiri Spesialis adalah praktik yang dilaksanakan oleh Perawat dengan kemampuan atau Kompetensi Perawat spesialis pada bidang Ilmu keperawatan.

Jenis Ners Spesialis yang dapat melaksanakan praktik Keperawatan Mandiri Spesialis adalah lulusan pendidikan Ners Spesialis :

• Ners Spesialis Anak
• Ners Spesialis Jiwa
• Ners Spesialis Komunitas
• Ners Spesialis Medikal Bedah
• Ners Spesialis Maternitas

Selain spesialisasi diatas, Ners yang telah diakui mempunyai kompetensi setara dengan Ners Spesialis dan telah mendapat pengakuan sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Kolegium Keperawatan Indonesia dan mendapatkan STR dengan kompetensi spesialis oleh MTKI atau Konsil keperawatan, antara lain:

• Ners dengan Keahlian Keperawatan Onkologi
• Ners dengan Keahlian Keperawatan Kardiovaskuler

Persyaratan membuka praktik keperawatan mandiri

Menurut UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang bisa membuka praktik keperawatan mandiri adalah:

1. Perawat berpendidikan vokasi dan profesi
2. Perawat yang memiliki Surat Tanda Registerasi (STR)
3. Perawat yang memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

Namun pada 2019 lalu, terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terhitung tahun 2020 hanya Perawat Profesi (Ners atau Ners Spesialis) yang dapat membuka praktik keperawatan mandiri.

Bagi Perawat Vokasi yang telah membuka praktik mandiri sebelum Permenkes tersebut terbit, diberikan waktu 7 tahun untuk meningkatkan pendidikannya.

Adapun persyaratan membuka praktik keperawatan mandiri sesuai Permenkes 26/2019, adalah:

1. Berpendidikan paling rendah Ners
2. Memiliki STR yang masih berlaku.
3. Melengkapi sarana dan prasarana
4. Mendapatkan rekomendasi dari PPNI daerah.
5. Mendapatkan izin (SIPP Praktik Mandiri).
6. Memasang papan nama praktik

Tempat praktik mandiri Perawat tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun izin melekat pada SIPP yang bersangkutan.

Lihat juga: Jumlah dan Rasio Perawat di Indonesia Tahun 2021

Cara mendapatkan Surat Tanda Registerasi (STR)

Perawat bisa mendapatkan STR jika sudah lulus uji kompetensi, mendapatkan sertifikat kompetensi (bagi D-III) dan sertifikat profesi (bagi Ners), dan mendaftarkan diri ke Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Cara mendapatkan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

Lembaga yang mengeluarkan SIPP adalah pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan (kepala dinas kesehatan) yang berwenang di kabupaten/kota tempat domilisi atau tempat dimana perawat menjalankan praktiknya.

Contohnya, bila berencana membuka praktik keperawatan di wilayah DKI Jakarta, maka SIPP diurus di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nanti setelah diproses oleh dinkes dan disetujui, maka SIPP akan diterbitkan.

Untuk mendapatkan SIPP, yang harus disiapkan adalah:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)
3. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri (bermaterai)
4. Surat pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi (bermaterai)
5. STR yang masih berlaku (legalisir)
6. Sertifikat diklat keperawatan (disesuaikan dengan jenis pelayanan) scan asli.
7. Surat keterangan pimpinan (bagi PNS, TNI, POLRI)
8. Surat rekomendasi PPNI
9. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm 3 lembar
10. Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam) 
11. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
12. Bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau perjanjian sewa menyewa)

Setelah berkas-berkasnya lengkap. Silahkan diurus di dinas kesehatan di kabupaten/kota tempat teman-teman berdomisili. Jika SIPP sudah keluar, maka teman-teman sudah bisa membuka praktik mandiri.

Persyaratan meminta rekomendasi dari PPNI

Rekomendasi PPNI diatur dalam Pedoman Praktik Mandiri Keperawatan (PPNI, 2017).

Adapun persyaratannya adalah:

1. Telah menjadi anggota PPNI
2. Telah melunasi iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organisasi
3. Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan kategori berat
4. Telah memiliki sertifikat Kegawatdaruratan (BTCLS, emergency nursing) yang diakui PPNI
5. Telah mempunyai fasilitas praktik mandiri sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku.

Mekanisme mendapatkan rekomendasi PPNI untuk membuka praktik keperawatan mandiri, antara lain:

1. Mengisi formulir permohonan rekomendasi praktik keperawatan mandiri
2. Permohonan dan persyaratan disampaikan kepada DPD PPNI Kab/Kota setempat
3. DPD PPNI Kab/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan
4. DPD PPNI Kab/Kota meninjau (visitasi) kesesuaian fasilitas (bersama dengan Pemda atau tidak)
5. DPD PPNI Kab/Kota menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SIPP jika sudah sesuai dengan persyaratan.

Sarana dan prasarana yang harus siapkan untuk membuka Praktik Keperawatan Mandiri

Alat yang disiapkan sebenarnya tergantung dari kekhususan dari masing-masing klinik sesuai bidang keahlian teman-teman, misalnya perawat yang mempunyai sertifikat wound care dan memiliki pengalaman sebagai perawat luka, bisa membuka klinik keperawatan luka, atau mungkin ada yang sudah mendapatkan pelatihan keperawatan paliatif, bisa berpikir untuk membuka klinik keperawatan khusus palliative care.

Sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk membuka praktik mandiri keperawatan berdasarkan Permenkes 26/2019, antara lain:

1. Lokasi
2. Bangunan
3. Prasarana
4. Peralatan
5. Obat dan bahan habis pakai

Lihat penjelasannya pada tabel berikut:

Pada pedoman praktik keperawatan mandiri (PPNI, 2017), sarana dan prasarana yang harus disiapkan diatur lebih rinci daripada Permenkes 26/2019 diatas.

Adapun sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk membuka praktik keperawatan mandiri menurut PPNI (2017) antara lain:

Apa saja yang boleh perawat lakukan dalam berpraktik mandiri?

Setelah seluruh persyaratan diselesaikan, dan izin sudah keluar maka Perawat dapat langsung praktik di praktik keperawatan mandirinya.

Hal-hal yang boleh Perawat lakukan dalam Praktik Keperawatan Mandiri sesuai wewenangnya antara lain:

1. Melaksanakan proses keperawatan antara lain: pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi
2. Merujuk pasien ke rumah sakit
3. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi. Misalnya memberikan bantuan hidup dasar, atau penanganan pertama pada kecelakaan (lebih mudah jika kita sudah mendapatkan sertifikat BTCLS).
4. Berkolaborasi dengan dokter jika ada kasus yang tidak bisa ditangani sendiri.
5. Memberikan penyuluhan kesehatan dan konseling. Contohnya perawat yang sudah memiliki sertifikat konselor laktasi, dapat memberikan konseling bagi ibu-ibu yang mengalami masalah pada saat menyusui.
6. Memberikan obat sesuai resep dokter. Misalnya, pasien tuberkulosis rawat jalan yang harus mendapatkan obat injeksi setiap hari selama dua bulan, bisa mendatangi klinik kita. Asal resep dari dokter jelas, dan tentunya dokumentasi harus lengkap untuk menghindari kesalahan pemberian obat.
7. Memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Tarif Pelayanan Praktik Keperawatan Mandiri

Tarif pelayanan di Praktik Keperawatan Mandiri adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Praktik Keperawatan Mandiri yang dibebankan kepada Klien sebagai imbalan atas jasa pelayanan keperawatan yang diterimanya.

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Praktik Keperawatan Mandiri dikenakan tarif layanan.

Besaran Tarif pelayanan di Praktik Keperawatan Mandiri ditentukan berdasarkan kebijakan dan komponen yang diperhitungkan secara layak dan wajar, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

Tarif bagi klien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerja sama secara tertulis.

Perawat dapat membebaskan Sebagian atau seluruh tarif bagi klien/masyarakat yang tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Tarif pelayanan untuk Praktik Keperawatan Mandiri meliputi komponen tarif jasa sarana dan jasa pelayanan.

Komponen tarif jasa sarana

Komponen tarif jasa sarana untuk Praktik Keperawatan Mandiri merupakan imbalan yang diterima atas pemakaian akomodasi, media komunikasi, bahan/alat kesehatan dan non kesehatan, bahan/alat kesehatan habis pakai, obat-obatan, yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan biaya investasi.

Komponen tarif jasa pelayanan

Komponen tarif jasa pelayanan untuk Praktik Keperawatan Mandiri merupakan imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan asuhan keperawatan, berupa jasa pemeriksaan, konsultasi atau konseling, visit, tindakan keperawatan mandiri, tindakan pendelegasian dan mandat.

Aturan Papan Nama Praktik Mandiri Keperawatan

Aturan papan nama praktik mandiri keperawatan adalah:

1. Papan atau neon box berukuran minimal 60 cm x 90 cm
2. Warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
3. Mencantumkan nama tenaga kesehatan yang berpraktik disertai gelar yang sah*, Nomor SIPP serta waktu praktik.
4. Mencantumkan logo PPNI pada kiri atas papan nama

Contoh papan nama praktik Ners Generalis

Contoh papan nama praktik Ners Spesialis

Catatan Penting Tambahan

1. Praktik keperawatan mandiri yang kita jalankan harus berdasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO).
2. Perawat berhak menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO).
3. Rujuk pasien yang tidak dapat ditangani kepada perawat lain, atau tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten.
4. Jangan melakukan pekerjaan tenaga medis/dokter, karena kita tidak berwenang, kecuali jika sudah ada pendelegasian tertulis dari dokter yang bersangkutan.
5. Pasien berhak memberi persetujuan atau menolak tindakan keperawatan yang akan diterimanya, jadi sebelum melakukan suatu tindakan apapun itu, sebaiknya minta surat persetujuan atau inform consent.
6. Dokumentasikan segala temuan pengkajian, tindakan, evaluasi yang telah dilakukan kepada pasien
7. Tempat praktik harus melaksanakan pengelolaan limbah medis (atau dapat bekerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah).
8. Dinas Kesehatan kabupaten/kota menilai pemenuhan persyaratan tempat praktik mandiri Perawat dengan instrument penilaian
9. Tempat praktik mandiri Perawat tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun izin melekat pada SIPP yang bersangkutan.
10. Tempat praktik boleh dibantu oleh nakes lain (tetap dengan SIPP) dan tenaga non nakes.
11. Perawat wajib melakukan pencatatan terkait pelayanan yang diberikan dan melaporkan kepada Puskesmas setempat.
12. Jangan lupa memajang SIPP dan memasang papan nama di klinik yang dijalankan.

Referensi:

1. UU Keperawatan No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
3. PPNI (2017). Pedoman Praktik Keperatan Mandiri.